iSih Awam Go_Blog

Honorer Daerah, Nasibmu ....

2012-02-02T08:42:00.000+07:00

Kebijakan Moratorium penerimaan CPNS adalah upaya pemerintah dalam melakukan penataan pegawai di instansi-instansi pemerintah dan bukan sekadar penundaaan penerimaan CPNS.Pelaksanaan moratorium penerimaan CPNS ini dilakukan pada tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012.

Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50% dari APBD.

Tiap instansi pemerintah perlu melaksanakan penataan pegawai dengan baik. Guna mewujudkan hal ini, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.

BKN akan mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. Hal ini karena PP tentang tenaga honorer ini adalah payung hukum bagi BKN dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara tuntas.

Dengan ditundanya pengesahan PP honorer yang baru, nasib honorer lagi-lagi digantung.

Korpri Akan Dibubarkan

2011-12-06T08:16:00.000+07:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Azwar Abubakar, mengungkapkan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) akan dibubarkan. Sebagai gantinya, akan dibentuk Korps Aparatur Sipil Negara. Azwar mengatakan, penghapusan Korpri itu dituangkan dalam Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, pembubaran Korpri itu juga sejalan dengan amanat presiden. Sebab melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri agar wadah pegawai negeri itu menjadi organisasi profesional dan netral.

"Sesuai amanat presiden, Korpri harus menjadi organisasi yang netral. Karena itu dalam RUU ASN, keberadaan Korpri akan diganti dengan Korps Aparatur Sipil Negara agar lebih profesional," kata Azwar di Jakarta, Kamis (1/12). Dengan perubahan ini, maka Korpri yang nantinya bernama Korps ASN diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan. Azwar memang tak menampik tentang banyaknya krititikan yang ditujukan ke Korpri. Karena itu, anggota Korpri harus melakukan inovasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang makin murah, cepat, mudah dan baik.

"Segenap anggota Korpri harus membangun budaya birokrasi yang kredibel dan akuntabel. Mendukung upaya pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif di semua lini birokrasi," tegasnya.Mengenai penghapusan Korpri, lanjut Azwar, istilah tersebut di dalam RUU ASN sudah ditiadakan. Hanya saja yang kini menjadi pertanyaan, apakah Korps ASN berbentuk kedinasan atau non dinas. Sebab jika masih berbentuk kedinasan, berarti masih ada jabatan struktural. Padahal yang diharapkan adalah penghapusan jabatan struktural."Intinya semangat RUU ASN, Korpri diubah jadi Korps ASN yang profesional dan netral. Tidak boleh dimanfaatkan oleh parpol manapun," pungkasnya

Selama anggota Korp ASN masih mempunyai hak pilih dalam pemilu, maka netralitas PNS adalah omong kosong. Seharusnya PNS netralnya seperti TNI / POLRI jadi benar-benar netral sebagai abdi negara, bukan abdi parpol.

Kesaktian Pancasila

2011-10-01T21:38:00.000+07:00

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh PKI yang lebih dikenal dengan G30S/PKI. Kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis telah menewaskan beberapa Jenderal TNI AD dan Perwira.

Kudeta tersebut bertujuan merebut pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme-sosialisme. Revolusi berdarah ini mengalami kegagalan dan Pancasila masih tegak kuat menjadi dasar negara dan dasar sumber hukum bangsa Indonesia.
Peristiwa ini adalah puncak dari kerapuhan pemerintah Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, kemudian dilengserkan oleh MPRS, awal berdirinya Orde Baru.

Setelah pemerintahan Orde Baru berlangsung selama kurang lebih 32 tahun, Pancasila hanya dijadikan alat melanggengkan kekuasaan. Pidato kenegaraan yang menyatakan keberhasilan pembangunan malah memperlihatkan kesenjangan sosial semakin kentara, krisis kepercayaan kepada pemerintah, hutang luar negeri membengkak.

Akhirnya Orde Baru digulingkan oleh kekuatan rakyat /gerakan moral oleh mahasiswa pada tahun 1998, kemudian dikenal dengan Orde Reformasi.

Mari kita gali kembali makna Kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dasar hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk ditanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita. Supaya anak-anak kita menjadi generasi yang mempunyai wawasan nasionalisme agar tidak terjebak dalam tindakan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan seperti yang dilakukan oleh PKI.

Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Seolah-olah zaman sekarang diubah menjadi kekuasaan yang maha kuasa.

Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jangan pernah terjadi lagi pertikaian antar suku, ras dan agama yang menjurus pada hal-hal yang biadab.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Bersatu bukan berarti melakukan tindakan korupsi secara berjama'ah / tiji tibeh.

Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan. Kembalikan saja pemilihan pada musyawarah untuk mufakat, bukan menganut sistem suara terbanyak. Untuk memperoleh suara terbanyak malah melakukan money politik.

Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan harus benar-benar untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk golongan / partai tertentu.

Dengan menggali kembali makna Kesaktian Pancasila bangsa Indonesia akan keluar dari krisis multidimensi. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum akan tetap tegak berdiri dan lestari.

Amalan di Bulan Sya'ban

2011-07-18T10:19:00.000+07:00

Saudara-saudara seiman !!!
Mari kita sambut bulan Ramadhan yang penuh berkah mulai bulan Sya'ban ini. Kita persiapkan diri kita baik fisik dan rohani untuk bulan yang penuh karunia tersebut. Mempersiapkan rohani kita adalah dengan mulai mempelajari hal-hal penting yang perlu kita amalkan selama bulan tersebut. Kita buka kembali pelajaran fiqhus-syiyam kita, yaitu fikih berpuasa yang benar dan sesuai ajaran. Kita sadarkan diri dan kesadaran kita akan pentingnya bulan tersebut bagi agama dan keimanan kita. Secara fisik, kita juga harus mempersiapkan diri di bulan ini dengan melatih diri memperbanyak ibadah dan khususnya puasa. Itulah salah satu hikmah kita dianjurkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Dan di bulan Sya'ban ini juga ada malam nisfu sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Lepas dari kuat tidaknya dalil mengenai amalam pada malam tersebut, namun malam itu bisa kita jadikan waktu pengingat kembali akan persiapan-persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadhan yang penuh maghfirah. Berikut ini hadist-hadist seputar keutamaan bulan Sya'ban semoga bisa kita baca dan amalkan:
Dari Aisyah r.a. beliau berkata:"Rasulullah s.a.w. berpuasa hingga kita mengatakan tidak pernah tidak puasa, dan beliau berbuka (tidak puasa) hingga kita mengatakan tidak puasa, tapi aku tidak pernah melihat beliau menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa selain bulan Ramadhan kecuali pada bulan Sya'ban". (h.r. Bukhari). Beliau juga bersabda:"Kerjakanlah ibadah apa yang engkau mampu, sesungguhnya Allah tidak pernah bosan hingga kalian bosan".

selengkapnya ....

Menanti Kejujuran

2011-06-23T10:16:00.002+07:00

Suatu hari ada seorang pemuda menemui Rasulullah, hendak menyatakan masuk Islam namun dengan syarat. Syarat yang diajukan adalah, Dia tidak dilarang untuk mabuk, tidak dilarang berzina, tidak dilarang mencuri, dan tidak dilarang melakukan perbuatan maksiat yang dia senangi. Rasulullah mengiyakan keinginan pemuda tersebut, namun Rasulullah juga mengajukan satu syarat dan sangat mudah jangan bohong atau jujurlah. Pemuda tersebut menerima syarat Rasulullah yang dianggapnya mudah dengan gembira.
Dalam perjalanan pulang, si pemuda melihat pelacur yang cantik, nafsunya lalu tergerak mendekati. hendak berzina, namun dia teringat janjinya kepada Rasulullah jangan bohong. Bagaimana jika suatu hari nanti aku berjumpa Rasulullah dan Beliau bertanya, "apakah aku pernah berzina?" harus aku jawab apa?. Jika aku jujur, maka aku dirajam tetapi bila aku berdusta bukankah aku telah berjanji untuk jujur kepada Rasulullah? maka batallah perzinahan itu.

Pada lain waktu, hatinya tergerak untuk mencuri barang dagangan musafir yang sedang tertidur, namun dia teringat kembali janjinya kepada Rasulullah maka batallah aksi pencurian. Demikian seterusnya, hingga tidak ada lagi perbuatan maksiat yang dapat dia lakukan, karena dia telah berjanji untuk jujur kepada Rasulullah.
Dia datang kembali pada Rasulullah usai shalat berjama’ah dan berkata "Demi Allah, yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku betul-betul dibuat tidak berdaya oleh janjiku padamu wahai Nabiyallah, aku anggap mudah janjiku padamu untuk tidak bohong atau jujur namun ternyata itulah pangkal dari segala urusan”. Rasulullah tersenyum lalu mendo’akan kebaikan untuk pemuda tersebut, sejak saat itu pemuda tersebut menjadi anak sholeh dan mujahid fi sabilillah.

Riwayat yang terjadi pada zaman Rasulullah tersebut memberikan gambaran kepada kita betapa mahal arti sebuah kejujuran, sebab kejujuran adalah pangkal segala urusan.

Kejujuran mulai tampak makin hilang dari pribadi manusia Indonesia. Banyak orang yang sudah tak mau lagi memedulikan soal kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pun ada yang konsisten dengan hal itu, mereka harus berhadapan dengan berbagai risiko dari kejujuran yang dilakukannya. Lihatlah kasus yang menimpa Nyonya Siami dan keluarganya, warga Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Maksud hati melaporkan perbuatan curang sejumlah siswa SDN Gadel 2 Surabaya kepada kepala sekolah, atas perbuatan menyontek massal siswa sekolah tersebut sehingga menyebabkan anaknya mengalami trauma. Apa daya laporannya justru dianggap mencemarkan nama baik sekolah.

Tetapi apakah hanya SD Gadel 2 Surabaya yang melakukan contek masal. Contoh lain orang yang akhirnya mendapat nasib buruk setelah mencoba jujur. Kamal Fikri, seorang guru SMK Negeri Kota Cilegon. Kamal mencoba membela murid yang mengaku mendapatkan contekan ujian nasional. Tetapi, keberanian membela kejujuran murid tersebut telah memaksanya untuk hengkang dari sekolah dan tidak lagi mengajar murid-murid di sekolah itu. Irma Winda Lubis, seorang ibu dari murid SD 06 Pesanggrahan, Jakarta, juga mengungkapkan rasa kekecewaannya atas pemaksaan ketidakjujuran pihak sekolah pada anaknya. Anaknya dipaksa untuk memberikan contekan pada teman-temannya lain pada saat Ujian Akhir Nasional SD.

Kita layak (saya pribadi) memuji keberanian dan pengorbanan Nyonya Siami, Kamal Fikri, Irma Winda Lubis, yang menjadi tumpahan amarah orang-orang yang tertutup hatinya akan kejujuran.

Setidaknya, kasus contek masal tersebut menyiratkan sistem ujian nasional yang selama ini diberlakukan mulai dari jenjang tingkat dasar hingga tingkas atas, perlu dikaji ulang.

Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

Pelantikan Pemimpin Demak

2011-05-06T10:53:00.000+07:00

Selasa, 3 Mei 2011 lingkungan pendopo kabupaten Demak tampak berbeda dari biasanya. Lokasi kabupaten dijaga ketat oleh aparat keamanan. Hari itu memang hari yang istimewa karena Tafta Zani dan Dachirin Said dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Demak periode 2011-2016. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (Beliau pernah menjadi penduduk Demak).

gambar dari : http://www.demakkab.go.id

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah dimulai jam 10:00 WIB dan disaksikan ratusan tamu undangan. Semoga pemimpin Demak dapat mengemban amanah yang diberikan warga Demak, misalnya menjadikan Demak sebagai pusat ilmu agama seperti jaman KS. Kalijogo.
SIAP MELANJUTKAN PEMBANGUNAN TANPA KORUPSI
Kolusi dan Nepotisme bagaimana, Pak?

Pemimpin yang Berani Jujur

2011-04-13T20:59:00.003+07:00

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilukada (PHPU) Kabupaten Demak. Politik uang dan pelibatan jajaran birokrasi, dinilai MK tidak terbukti meyakinkan dan beralasan hukum. Putusan dibacakan Senin (11/4/2011) pukul 16.00 wib di Gedung MK.

Pemohon perkara perselisihan hasil pemilukada yang teregistrasi dengan No. 30/PHPU.D-IX/2011 ini adalah pasangan Sa’idah-Haryanto dan pasangan Moch. Nadjib-Siti Azzah. Mereka didampingi oleh kuasa hukum yang mengatasnamakan Tim Advokasi Pilkada Demak 2011, dalam hal ini Harseno Hadisuripto dan Abdun Nafi’ Al Fajri.

Terhadap hasil ini, kedua Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dalam proses pemilukada. Tidak tanggung-tanggung, tuduhannya ada pelanggaran sistematis, yakni pemanfaatan jajaran birokrasi pemkab yang berlangsung jauh hari sebelum tahapan dan penjadwalan pemilukada oleh Termohon. Pemohon menilai Kepala Dinas Pendidikan Demak, Afhan Nur, ikut terlibat.

Pemohon menengarai ada pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif di 13 wilayah kecamatan, yaitu di Kec. Bonang, Kec. Gajah, Kec. Karanganyar, Kec. Wonosalam, Kec. Sayung, Kec. Kebonagung, Kec. Mranggen, Kec. Karangawen, Kec. Karangtengah, Kec. Demak Kota, Kec. Dempet, Kec. Wedung, dan Kec. Guntur.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat dalil Pemohon tentang politik uang hanya bersifat sporadis. “Ternyata dalil para Pemohon a quo tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Jika pun ada pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, quod non, pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis yang terjadi di beberapa tempat saja,” kata Majelis Hakim.

Pertemuan-pertemuan para staf kecamatan maupun kelurahan yang ditengarai sebagai pelanggaran, oleh MK juga dinilai tidak terbukti secara meyakinkan menjadi upaya pemenangan Pihak Terkait. “Berdasarkan seluruh uraian, permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum,” tegas Majelis.

Oke ... kalau dalam sidang MK tidak terbukti adanya politik uang, kami hanya ingin pemimpin yang jujur, adil dan tegas. Beranikah pemimpin Demak untuk dihipnotis oleh Master Hipnotis (misalnya Uya, Romi Rafael dan lainnya). Silakan ... LANJUTKAN PEMBANGUNAN TANPA KORUPSI ... kolusi dan nepotisme jalan terus!

Politik Uang Pilkada Demak

2011-03-14T13:08:00.002+07:00

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau pengurus partai politik bahkan calonnya sendiri menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau calon yang bersangkutan.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:
"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu".

Integritas seorang calon bupati dan wakil bupati, adalah tidak menjalankan politik uang. Masyarakat perlu diberi kesadaran bahwa pilihan yang didasarkan pada politik uang berarti melegalkan suap-menyuap di masyarakat secara luas. Tidak dipungkiri uang merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat dalam memilih calon pada kondisi masyarakat yang serba sulit seperti sekarang.

Namun perlu disadari, bila seorang calon saat sekarang sudah berani mengeluarkan uang untuk mengajak orang memilih dirinya, maka yang terjadi adalah pada saat dia terpilih yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dia keluarkan untuk keluar sebagai pemenang.
Berdasar hasil pantauan ICW, sebagaimana disampaikan juga dalam survei itu, setidaknya ada lima incumbent yang sudah menjadi tersangka korupsi, namun mereka masih terpilih kembali pada pilkada periode berikutnya. Mereka adalah Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Sartono, Wabup Bangka Selatan Jamro H. Jalil, dan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin. baca sumber selengkapnya

Apakah incumbent terbukti menggunakan politik uang, jawabnya adalah .... panggil Uya / master hipnotis ditayangkan secara langsung / live agar masyarakat tahu yang sebenarnya.

Pilkada Kab. Demak

2011-02-20T12:04:00.002+07:00

Pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak untuk periode 2011-2016 telah mengambil nomor undian, dan hasil nomor urut paslon :
1. Zani-Dakirin
2. Saidah-Haryanto
3. Najib-Azzah
4. Maryono-Purnomo
Masing-masing paslon tentunya menyampaikan Visi dan Misinya di hadapan pendukung dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, lalu RAKYAT YANG MANA?
Paslon lewat tim sukes-nya dalam kampanye pasti tidak lepas dengan pembagian uang untuk memilih paslon yang memberi uang dengan hanya mengumpulkan fotocopy KTP dan ini sulit untuk dimejahijaukan sebagai tindak pelanggaran pemilu.
Buktikan kepekaan saudara dengan menentukan nasib Kabupaten Demak pada tanggal 6 Maret 2011.
tidak memilih juga pilihan

Dualisme Pendataan UN 2011

2011-01-14T10:05:00.007+07:00

Aplikasi pendataan ujian nasional adalah sistem aplikasi untuk menangani mekanisme pendataan siswa calon perserta ujian nasional. Saat ini dan selanjutnya sistem pendataan calon peserta ujian nasional tingkat SMP masih dilakukan secara offline, karena tidak semua daerah dapat mengakses internet dengan baik (bagaimana kalau sekolah sudah punya jaringan internet?) maka puspendik membuat aplikasi pendataan offline ini, tujuannya adalah untuk mempermudah menginput data secara offline dahulu terutama untuk daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet, kemudian diupload oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. (tetapi Dindikpora Kabupaten kami, untuk tingkat SMP alasannya tidak diberi kewenangan untuk online mandiri oleh Dindikpora Propinsi).
Pada pendataan peserta ujian tahun ini (2011) di kabupaten kami terjadi 2 (dua) kali pendataan dibandingkan dengan pendataan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu entri data dengan aplikasi Biodata UN Offline dan Bio-System Online. Kami selaku operator pendataan dibuat kerja dua kali, payah khan.
PERTAMA, kami harus entri data peserta ujian dengan aplikasi Biodata UN Offline,

setelah selesai pendataan akan terbentuk file biott_pprrsssj.DBF dan biott_pprrsssj.CSV file inilah yang diupload oleh Dindikpora Kabupaten ke http://biounsmp.org (selain SMA/SMK tidak diberi wewenang online mandiri).

KEDUA, tak lama setelah semua sekolah menyerahkan hasil entri data dengan aplikasi Biodata UN Offline, terbit surat edaran dari Dindikpora Kabupaten mengharuskan setiap sekolah agar validasi data peserta ujian dengan entri data online (entri data lagi 1.1) ke http://data.pdkjateng.go.id

Lalu apa gunanya waktu kemarin sekolah-sekolah disuruh entri data dengan aplikasi Biodata UN Offline ?. Andai waktu bisa diputar kembali (seperti di film fiksi) saya akan memilih entri data dengan Bio-System Offline dahulu (sebab jika entri data online kemungkinan prosesnya akan lama, coba bayangkan kalau semua sekolah online bersamaan walaupun bandwithnya sudah diperbesar tetapi akses internet diputus oleh Server Jardiknas, tidak bisa akes khan ... ini terjadi di kabupaten kami. Untung sekolah kami punya 3 (tiga) titik akses, jadi gak masalah ... silakan kalau mau diputus), kemudian baru entri data dengan aplikasi Biodata UN Offline Alasannya :
1. Pada aplikasi Bio-System Offline ada menu export file dalam bentuk excel, file ini yang nanti berguna untuk entri data ke Biodata UN Offline.
2. Pada aplikasi Biodata UN Offline terdapat fasilitas import dengan excel, dan rata-rata operator komputer tiap sekolah sudah familiar dengan program excel. Ringan khan, tidak usah entri data 1.1 lagi.

Ada yang punya solusi untuk mengkonversi file *.excel ke *.DB bawaan Bio-System Offline?. Semoga, tulisan ini membawa pengaruh pada pejabat pembuat keputusan entri data peserta ujian pada tahun yang akan datang.

Pendataan Peserta Ujian Tahun 2011

2010-12-17T15:28:00.031+07:00

Aplikasi Pendataan Ujian Nasional 2010 tingkat SMP masih tetap menggunakan system offline. Dan ini sudah menjadi kebiasaan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Bidang Sekmen dalam meminta data peserta ujian nasional selalu mendadak. Dikatakan mendadak karena dalam 1 (satu) minggu data harus sudah diterima Bidang Sekmen. Dan Bidan Sekmen tidak mau tahu betapa repotnya meng-entry data siswa dalam jumlah yang banyak, "POKOKE" data nominasi harus diserahkan tanggal yang sudah ditetapkan. Apalagi Bidang Sekmen tidak memberikan solusi bagaimana agar entry data dapat dilakukan dengan cepat.
Berawal dari pengalaman saya mengoprek-oprek data Excel ke DBF, maka entry data dapat dilakukan dengan cepat, kalau tidak ... wah bisa kerepotan.
Solusi ini saya berikan sesuai kemampuan saya dalam menjelaskan. Prediksi saya, operator komputer di sekolah rata-rata sudah familiar dengan Microsoft Excel (file *.xls) daripada dBase (*.dbf).

Langkah-langkah entry data modifikasi Microfosft Excel dengan Aplikasi Biodata UN Offline 2010:

1. Double click file biodata un.exe dalam folder SMP, kemudian Login dengan User ID dan Password yang benar.

2. Pilih menu Export/Import; Pilih Rayon; Pilih Sekolah; Pilih Buat Format Excel.

Maka file dengan nama format biodata dalam excel-P akan terbentuk dalam folder SMP.

3. Buka file format biodata dalam excel-P tersebut, kemudian Save As di direktori \SMP\03-27\biodata dengan nama biott_pprrsssj.xls (ingat, harus Save As dengan type Microsoft Office Excel '95)
keterangan :
tt    = kode tahun ujian
pp   = kode propinsi
rr    = kode rayon
sss = kode sekolah
j      = jenjang (P=SMP; U=SMU; K=SMK)
contoh : bio11_0327006P.xls

4. Setelah file bio11_0327006P.xls (contoh acak) terbentuk, silakan buka file tersebut dan masukkan data peserta ujian. Isikan dalam format text. Kemudian import file tersebut dari Aplikasi Pendataan.
5. Pada menu Export/Import; Pilih Rayon; Pilih Sekolah; Pilihan Proses; pilih Import Excel; klik Proses
Jika file biott_pprrsssj.xls belum terbentuk akan muncul pesan seperti ini

Tetapi jika file biott_pprrsssj.xls sudah terbentuk maka pesannya akan seperti ini

Selamat, Anda berhasil !
6. Apabila akan mengubah atau mengedit, silakan buka file biott_pprrsssj.xls, dan kembali Save As dengan type Microsoft Office Excel '95. Atau langsung mengedit dengan Biodata UN Offline (Aplikasi Pendataan Ujian Nasional).

7. Apabila mengedit dengan Excel, ulangi langkah ke-4. Jika ada pesan seperti ini :

Pilih Yes

Untuk upload data siswa secara online, sekolah harus menyediakan file dbf dari aplikasi Biodata UN Offline dan file csv-nya. File csv bisa kita dapatkan dengan meng-export biodata online yang tersedia dalam Aplikasi Biodata UN Offline yang baru.

Mohon ma'af cara Login untuk Biodata UN Online tidak saya jelaskan, karena tidak diijinkan oleh Bidang Sekmen.

Grebeg Besar Demak

2010-11-03T10:17:00.027+07:00

Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Indonesia. Masjid ini terletak di Kauman, Bintoro, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan tempat berkumpulnya para wali penyebar agama Islam, disebut juga Walisongo.

Zaman Walisongo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Walisongo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat Walisongo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Diantara Walisongo yang berkaitan erat dengan Grebeg Besar Demak adalah Sunan Kalijogo.

Masjid Agung Demak

Sunan Kalijogo atau Raden Sahid adalah putra adipati Tuban yang bernama tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijogo adalah murid Sunan Bonang, dalam syiarnya menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk Ilir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijogo disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri.

Dahulu setiap tanggal 10 Dzulhijah kabupaten Demak memperingati hari raya Idul Adha dengan melaksanakan sholat Id dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban. Waktu itu, di lingkungan Masjid Agung Demak diselenggarakan keramaian yang disisipi dengan syiar-syiar keagamaan, sebagai upaya penyebarluasaan agama Islam oleh Wali Sanga. Keramaian/kegiatan tersebut sampai sekarang tetap berlangsung tetapi dipindahkan ke Lapangan Tembiring Jogo Indah atas usulan para ulama karena dimungkinkan mengganggu/ mengurangi kekhusyu’an bagi yang melaksanakan ibadah di Masjid Agung Demak.

Inti dari tradisi Grebeg Besar Demak tidak lepas dari Sunan Kalijogo karena prosesi Grebeg Besar adalah penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijogo di Kadilangu Demak. Setelah selesai Sholat Id, di makam Sunan Kalijogo, Kadilangu, dilaksanakan penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijogo. Prosesi penjamasan tersebut diawali dari Pendopo Kabupaten Demak, dimana sebelumnya dipentaskan pagelaran tari Bedhoyo Tunggal Jiwo, melambangkan “Manunggale Kawula lan Gusti”, yang dibawakan oleh sembilan remaja putri.

Tari Bedoyo

Dalam perjalanan ke Kadilangu minyak jamas dikawal oleh Bhayangkara kerajaan Demak Bintoro “Prajurit Patangpuluhan” dan diiringi kesenian tradisional Demak.

Prajurit Patangpuluhan adalah prajurit yang pada masa dulu merupakan pasukan elit kerajaan Demak Bintoro berjumlah 40 orang. Pasukan ini dipimpin oleh seorang Manggolo Yudho yang disebut "Lurah Tamtomo", dengan 2 orang pengapit (ajudan). Terdapat pula seorang Wiro Tamtomo dan 3 orang Bintoro.

Prajurit Patangpuluhan

Keberadaan Prajurit Patangpuluhan sampai saat ini masih dipertahankan sebagai bagian dari acara Grebeg Besar yang diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah. dalam acara pemberangkatan minyak jamas. yaitu mengawal minyak yang akan dikirim ke Sesepuh Kadilangu untuk menjamas pusaka peninggalan Sunan Kalijogo, berupa keris Kyai Crubuk dan Kutang Ontokusumo.

Penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijogo dilaksanakan oleh petugas dibawah pimpinan Sesepuh Kadilangu di dalam cungkup gedong makam Sunan Kalijogo. Sesepuh dan ahli waris percaya, bahwa ajaran agama Islam dari Rasulullah Muhammad SAW dan disebar luaskan oleh Sunan Kalijogo adalah benar. Oleh karena itu penjamasan dilakukan dengan mata tertutup. Hal tersebut mengandung makna, bahwa penjamas tidak melihat dengan mata telanjang, tetapi melihat dengan mata hati. Artinya ahli waris sudah bertekad bulat untuk menjalankan ibadah dan mengamalkan agama Islam dengan sepenuh hati.

Makam Sunan Kalijogo

Penjamasan pusaka-pusaka tersebut didasari oleh wasiat Sunan Kalijogo sebagai berikut ”agemanku, besuk yen aku wis dikeparengake sowan Ingkang Maha Kuwaos, salehna neng duwur peturonku. Kajaba kuwi sawise uku kukut, agemanku jamas ana.” Dengan dilaksanakan penjamasan tersebut, diharapkan umat Islam dapat kembali ke fitrahnya dengan mawas diri/mensucikan diri serta meningkatkan iman dan taqwa Kepada allah SWT.

Pembawa Minyak Jamas

Dengan selesainya prosesi penjamasan piusaka-pusaka peninggalan Sunan Kalijogo tersebut, maka berakhir pula rangkaian acara Grebeg Besar Demak.

Sumpah, Aku Pemuda

2010-10-28T08:07:00.000+07:00

SOEMPAH PEMOEDA
Pertama :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA
Kedua :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA
Ketiga :
- KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA
Djakarta, 28 Oktober 1928

Begitulah para pemuda waktu itu bersumpah untuk bersatu melahirkan bangsa Indonesia, maka setiap tanggal 28 Oktober, rakyat Indonesia memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda.

Ini merupakan buah perjuangan rakyat setelah ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kolonial (Belanda). Kondisi tersebut membuat pemuda bertekad mengangkat martabat Indonesia untuk merdeka.

Peringatan hari Sumpah Pemuda seakan mengingatkan kembali akan kesadaran bertanah air, berbangsa dan berbahasa kita pada negara Indonesia tercinta.

Lalu apa yang sudah kita perbuat dengan bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu Indonesia jika :
1. Harga sembako selalu naik;
2. Harga BBM semakin mahal;
3. Setiap membongkar kasus korupsi malah membuar lingkaran setan;
4. Lulusan sarjana menganggur karena hanya berobsesi menjadi PNS.

Apa yang sudah anda perbuat ?

Sepeda Listrik Ditilang

2010-09-28T10:24:00.050+07:00

Peristiwa ini ditulis karena sekarang sudah banyak yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya dan sebagai pengalaman dalam menggunakan sepeda listrik.

Tanggal 10 Mei 2008 kira-kira jam 07.00 WIB istri mengabarkan bahwa dia ditilang di pertigaan Kracaan arah Purwodadi, oleh Poltas yang dipimpin Iptu Mulyono dengan alasan melanggar pasal 59 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 1992. Istri sudah menjelaskan bahwa sepeda listrik bukan termasuk sepeda motor tetapi Iptu Mulyono bersikeras menilang dan menyita sepeda listrik tersebut.

Saat menemui Iptu Mulyono untuk meminta penjelasan tentang alasan menilang sepeda listrik sempat adu argumentasi dengannya, namun beliau tetap ngotot menilang dan menyita sepeda listrik. Iptu Mulyono menyatakan bahwa sepeda listrik harus didaftarkan di SAMSAT. Kejadian tersebut direkam dengan HP Nokia 3230, tetapi Iptu Mulyono marah dan meminta bukti rekaman kemudian dihapus.

Setelah penilangan, kejadian tersebut dilaporkan ke Mario Rivaldi (Direktur Betrix sekaligus Pengurus MATTRIK). Kalau poltas Demak arogan, maka MATTRIK akan membantu menuntutnya.

Tanggal 5 Juni 2008, Kasatlantas Polres Demak (saat itu dijabat Sumarni) bersama Bramantyo dan Heru datang ke rumah. Kedatangannya disebabkan karena tulisan pada rubrik Surat Pembaca di harian Suara Merdeka terbitan Rabu Pon, 4 Juni 2008 (surat konfirmasi ke Polda Jateng tanggal 10 Mei 2008 tidak ada tanggapan). Dengan membawa surat nomor B/1560/V/2008/Res Demak tertanggal 19 Mei 2008, ditandatangani AKBP Drs. Eko Indra Heri S. Bramantyo menjelaskan bahwa tindakan Poltas melakukan penilangan terhadap sepeda listrik adalah sudah benar (?).

Apa yang telah dijelaskan tidak disanggah karena pesan Mario Rivaldi, tanggapan Polres Demak dimohon untuk dikirimkan ke MATTRIK (Masyarakat Transportasi Tenaga Listrik).
Dari MATTRIK mendapatkan balasan via email dengan lampiran antara lain :

Surat Keterangan Sepeda Motor Listrik dari Dephub Dirjen Hubdar.
Undangan (Rabu, 25 Juni 2008) untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR RI dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional dalam rangka Pembahasan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Soft copy draft UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (sekarang menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Dari kejadian tersebut dapat dijelaskan tentang sepeda listrik adalah sebagai berikut :

Berdasar pasal 7 PP 44 Tahun 1993 : "Setiap kendaraan bermotor mempunyai daya untuk mendaki pada tanjakan dengan kecepatan minimum 20 km/jam pada segala kondisi jalan". (Sepeda listrik tidak mampu menanjak dengan kecepatan 20 km/jam)
Salah satu persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) harus memenuhi prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure / SOP) yaitu dapat menempuh kecepatan 40 km/jam. (Sepeda listrik tidak sanggup mencapai kecepatan 40 km/jam)
Berdasar uji kecepatan yang dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor Direktorat LLAJ, kendaraan listrik hanya mampu mencapai kecepatan 35 km/jam pada kondisi jalan mendatar secara visual. (Pabrik sepeda listrik sengaja merancang kecepatan maksimalnya 35 km/jam)
Berkaitan dengan hal tersebut maka sepeda motor listrik tidak dapat memperoleh sertifikat uji tipe, sehingga kendaraan listrik disetarakan dengan kendaraan tidak bermotor (sepeda). (Sepeda listrik tidak harus didaftarkan di SAMSAT)
Dengan pertimbangan keselamatan, maka bagi pengemudi dan penumpang seyogyanya mengenakan helm. (Pengendara sepeda listrik sebaiknya mengenakan helm demi keselamatan)

Nah, sekarang ada pengendara sepeda listrik yang ditilang ? Salam udara bersih.

Pendataan Honorer Kategori II

2010-08-21T09:13:00.002+07:00

Hasil pertemuan di Inspektorat Jl. Sultan Fatah, No.10, Demak, (dulu Bawasda) hari Jum'at, 20 Agustus 2010 jam 08.30 - 11.00 WIB yang dinarasumberi oleh : Kepala Inspektorat, Kepala & Sekretaris DPKKD, Kepala BKD, Assisten III, Staf Ahli Bidang Hukum telah dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Jadi tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diangkat oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan bekerja pada instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun per 1 Desember 2005, dapat didata dalam database tenaga honorer di BKN dan diangkat menjadi CPNS paling lambat tahun 2009 apabila memenuhi syarat.

Sesuai PP 43 tahun 2007 Penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalah penghasilan yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBN/APBD. Dalam hal penghasilan tenaga honorer yang tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBN/APBD, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai APBN/APBD. Misalnya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/pembinaan yang dikeluarkan dari APBN/APBD, atau yang dibiayai dari retribusi.

Karena banyak isu-isu yang beredar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan maka perlu dijelaskan bahwa :

Pendataan Tenaga Honorer Tahun 2010 adalah BUKAN PEMBERKASAN.
Yang termasuk dalam Kategori I adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD dan tercecer dalam Pendataan pada 28 Desember 2005. Sedangkan yang dimaksud Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari (non) APBN/APBD. Karena masih banyak tenaga honorer non APBN/APBD yang belum bisa terangkat menjadi CPNS maka Bupati Demak tahun ini tidak mengambil Formasi Tes CPNS dari Formasi Umum (bukan honorer). Langkah ini juga diambil oleh Bupati Pemalang.
Jika sudah memasukkan dalam Kategori I, dan setelah diverifikasi dinyatakan gugur maka tenaga honorer tersebut tidak bisa ikut dalam Pendataan Kategori II.
Karena banyak terjadi kesalahan pada tenaga honorer yang seharusnya masuk Kategori II tetapi memasukkan ke Kategori I (karena hembusan isu-isu) maka diharuskan mengganti Blangko Pemetaaan Tenaga Honorer Kategori II.
Setelah Pendataan Tenaga Honorer 2010 Tingkat Kabupaten Demak selesai dilakukan, maka akan ada Tim Verifikasi yang akan memonitoring (pengecekan) ke UPT-UPT tempat tenaga honorer mengabdi.
Tenaga honorer yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun (per 31 Desember 2005) jangan sekali-sekali diusulkan untuk mengikuti Pendataan Tenaga Honorer 2010. Dan jangan memalsukan data.
Menurut arsip BKD Tenaga Honorer Kategori I hanya berjumlah 42 orang dan Insya Allah akan diumumkan tanggal 23 Agustus 2010 untuk Uji Publik.

Mohon maaf sesi tanya-jawab tidak saya posting. Bila ada kekurangan informasi bisa posting komentar Anda. Silakan, Gan !

Pendataan Honorer Kab. Demak

2010-08-05T09:41:00.001+07:00

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri PAN&RB No. 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian Negara mengadakan rapat persiapan pendataan tenaga honorer di Hotel Jayakarta Bandung, (19-21/7). Rapat yang diikuti oleh para pejabat eselon II dan seluruh Kepala Kantor Regional BKN ini membahas berbagai langkah yang akan dilaksanakan dalam proses sosialisasi SE tersebut untuk disampaikan pada sosialisasi pada masing-masing wilayah kerja. Rapat juga mengundang beberapa pejabat dari instansi terkait proses pendataan tenaga honorer seperti Kementerian PAN&RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Negara.

SE sendiri merupakan langkah awal dari kebijakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang memenuhi syarat sesuai PP 48 Tahun 2005 dan PP 43 Tahun 2007. Dalam SE tersebut disebutkan dua kategori tenaga honorer, Kategori I adalah tenaga honorer yang tercecer/tidak masuk database BKN namun berhak diangkat dan Kategori II yakni tenaga honorer yang memenuhi kriteria namun pembiayaan bukan dari APBN/D. Untuk Kategori I ini, data paling lambat diterima BKN pada 31 Agustus 2010 dan untuk kategori II, data paling lambat diterima pada 31 Desember 2010.

baca selengkapnya

Pemerintah Harus Bertanggung Jawab

2010-07-06T09:47:00.000+07:00

Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan pemakaian minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorisnya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. Untuk mengurangi dampak sosial atas diberlakukannya program ini, pendistribusian LPG dilakukan oleh eks agen dan pangkalan minyak tanah yang diubah menjadi agen dan pangkalan Elpiji 3 Kg. Program ini ditugaskan kepada Pertamina, berkoordinasi dengan departemen terkait, dan direncanakan pelaksanaannya secara bertahap antara tahun 2007-2010.

Minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar. Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin tinggi, karena trend harga minyak dunia yang cenderung meningkat.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari Konversi Minyak Tanah ke LPG adalah:

Mengurangi kerawanan penyalahgunaan minyak tanah
Mengurangi polusi udara di rumah/dapur
Menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak
Dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih komersil (misalnya bahan bakar pesawat/avtur)
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Sejak pemerintah memaksakan kepada masyarakat penggunaan tabung gas menggantikan minyak tanah, banyak sekali kasus tabung gas meledak (terutama ukuran 3kg) yang memakan korban jiwa dan harta.

Layanan Contact Service:
Telp : 0800 1 ELPIJI atau 0800-1-357454

Pertamina Contact Center:
Telp : 021-7917 3000
Sms : 021-7111 3000
Fax : 021-7972 177
E-mail : pcc@pertamina.com

Sumber : Pertamina

Bubarkan PBB / United Nations

2010-06-04T08:23:00.000+07:00

Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengutuk tindakan tentara Israel yang menyerang kapal Mavi Marmara. Sebuah tim pencari fakta dibentuk untuk mengusut insiden yang menewaskan 10 orang tersebut. (versi tentara Israel 10 orang tewas, sedang versi relawan banyak yang tewas dan mayatnya dibuang ke laut oleh tentara Israel).

Dewan HAM PBB sepakat untuk membentuk Tim Pencari Fakta independen untuk mencari apakah ada pelanggaran hukum internasional terkait penyergapan Israel terhadap misi kapal yang berlayar untuk misi kemanusiaan.

Dalam resolusi yang diajukan Pakistan sebagai perwakilan OKI dan Sudan sebagai perwakilan Liga Arab, Dewan HAM PBB melalui voting 32 dari 47 anggotanya sepakat mengutuk tindakan Israel sebagai tindakan keterlaluan.

Dewan HAM juga memutuskan untuk mengirim sebuah misi independen pencari fakta internasional untuk menyelidiki pelanggaran hukum internasional dalam serangan itu. Tim ini akan ditunjuk oleh Presiden Dewan HAM PBB yang juga diplomat Belgia Alex Van Meeuwen, dimana negara ini bersama dengan empat anggota Uni Eropa lainnya abstain dalam pemungutan suara. Ternyata tim pencari fakta ini ditolak kehadirannya di Israel.

Daripada PBB hanya mengecam / mengutuk alangkah baiknya kalau PBB dengan Pasukan Keamanan PBB mengambil alih atau mengawal relawan yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Jika dengan langkah tersebut masih tak ada nyali, LEBIH BAIK BUBARKAN PBB !

Israel Tak Gentar Dikecam

2010-06-01T12:43:00.001+07:00

Mavi Marmara, adalah kapal yang membawa bantuan untuk warga Gaza diserang oleh militer Israel. Kapal tersebut diserang sekitar 65 kilometer di luar pantai Gaza. Serangan tentara Israel terhadap kapal kemanusiaan tersebut menyulut protes internasional. Banyak perwakilan organisasi dari puluhan negara bergabung dalam misi bantuan untuk Palestina itu. Sebanyak 16 orang diyakini telah tewas dalam penyerangan terhadap konvoi enam kapal kemanusiaan di perairan Gaza tersebut.
Ada 12 relawan dan wartawan dari Indonesia di kapal ini. WNI yang ikut serta dalam rombongan ini belum diketahui nasibnya. Kapal tersebut membawa ratusan aktivis Pro-Palestina termasuk peraih nobel perdamaian dan beberapa pejabat pemerintahan negara-negara Eropa. Mereka bermaksud menyalurkan bantuan tersebut untuk masuk ke wilayah Gaza, yang selama ini terhadang oleh embargo Israel.
DK PBB akan mengutuk serangan Israel itu dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, menyesalkan insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa. DK PBB juga akan meminta Sekjen PBB, Ban Ki-moon untuk melakukan sebuah penyelidikan internasional yang independen. Hal itu untuk menentukan bagaimana pertumpahan darah itu terjadi, sekaligus memastikan bahwa ada pihak yang bertanggungjawab dan bersedia memberi kompensasi.
Resolusi tersebut juga meminta Israel segera mencabut blokade terhadap Gaza dan secepatnya membebaskan kapal-kapal beserta aktifis kemanusiaan yang disergap militer Israel, dini hari kemarin.

Kira-kira sudah ratusan resolusi DK PBB untuk Israel tetapi semuanya tidak digubris. Amerika yang gembor-gembor menyuarakan HAM, tak berbuat banyak mengenai semua tindakan Israel. Ada hubungan saling menguntungkan antara Amerika dengan Israel. Amerika dapat memerangi Islam (Timur Tengah) dengan bantuan Israel. Sedangkan persenjataan Israel didukung Amerika.

Kita sebagai rakyat biasa tak dapat berbuat banyak, kita hanya mampu berdoa semoga rakyat Palestina diberi ketabahan menghadapi embargo Israel.

Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah....

Subsidi BBM Sepeda Motor Dicabut

2010-05-29T12:45:00.001+07:00

Galang rambu anarki anakku
lahir awal ~~januari~~ menjelang pemilu
galang rambu anarki dengarlah
terompet tahun baru menyambutmu
galang rambu anarki ingatlah
tangisan pertamamu ditandai bbm
membumbung tinggi (melambung)
maafkan kedua orangtuamu
kalau tak mampu beli susu
bbm naik tinggi
susu tak terbeli orang pintar tarik subsidi
mungkin bayi kurang gizi (anak kami)
galang rambu anarki anakku
cepatlah besar matahariku
menangis yang keras, janganlah ragu
tinjulah congkaknya dunia buah hatiku
doa kami di nadimu

Kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dampaknya sudah jelas, masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih tinggi, terutama sepeda motor. Ini merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat kecil.
Bagi pengguna roda dua / sepeda motor sepertinya harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya, pemerintah saat ini tengah mengkaji larangan bagi pengguna sepeda motor untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni bensin jenis premium.
Dan berdasarkan pengalaman, hal ini besar kemungkinan akan memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok karena naiknya biaya BBM berarti naiknya ongkos produksi. Apapun istilah yang digunakan pencabutan subsidi atau kenaikan harga BBM atau semuanya mempunyai arti yang sama, masyarakat membayar lebih mahal untuk BBM yang dibutuhkan.

Alasan Penahanan Susno

2010-05-25T15:12:00.000+07:00

POLRI berkeyakinan bahwa penahanan terhadap tersangka Komjen Susno Duadji sah secara hukum atau telah memenuhi syarat obyektif dan subyektif. Hal itu dikatakan penasihat hukum Polri, Kombes Iza Fadri, saat sidang praperadilan yang diajukan Susno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2010).

Dalam jawaban setebal 13 halaman, pihak Polri tidak memasukkan bukti lain selain keterangan para saksi. Surat perintah penahanan bernomor SP/Han/12/V/ 2010 /PidkorWCC tanggal 11 Mei 2010 dinilai sah karena telah berdasar bukti yang cukup. "Yaitu adanya laporan polisi ditambah dua alat bukti sesuai dalam Pasal 184 KUHP," papar Iza.

Dua alat bukti yang dijelaskan Iza adalah keterangan delapan saksi, yakni Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, Dadang Apriyanto, Upang Supandi, Ahsanur, Syamsurizal Mokoagouw, Nurmalasari, dan Wanisabu. "Satu alat bukti lain yaitu keterangan saksi ahli Muhammad Nuh Al Azhar. Semua keterangan saksi dan ahli telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan," paparnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli itu, kata Iza, Susno diduga melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi saat menangani kasus arwana. Susno dijerat Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11, Pasal 12b, jo Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dengan ancaman penjara di atas lima tahun. "Dengan demikian, memenuhi syarat obyektif," kata dia.

Iza juga mengatakan bahwa alasan penahanan Susno tidak kalah penting yaitu untuk memperlancar penyidikan. Menurut Polri, Susno tidak kooperatif dengan institusinya. "Ketika dipanggil sebagai saksi tanggal 6 Mei 2010 tidak mau datang dengan berbagai alasan yang tidak mendasar," ujarnya.

Alasan penahanan lain, lanjut Iza, terkait upaya Susno berangkat ke Singapura. Menurut Polri, Susno akan menemui Sjahril Djohan. "Yang merupakan saksi kunci dalam tindak pidana ini. Termohon menyimpulkan secara subyektif (penahanan) telah memenuhi Pasal 21 ayat (1) KUHP," ungkapnya.

Sumber : Kompas.com

Tinjau Ulang Jalur Lambat

2010-04-24T08:57:00.001+07:00

Jalur lambat dibuat untuk memfasilitasi pengendara sepeda dan kendaraan tidak bermotor. Jalur lambat yang bercampur dengan kendaraan bermotor selama ini sangat tidak ramah dan berbahaya bagi pengendara sepeda dan kendaraan tidak bermotor.

Keberadaan jalur lambat untuk sepeda dan kendaraan tidak bermotor di Kabupaten Demak selama ini tidak nyaman dan tidak aman ketika harus mengendarai di jalur yang sama dengan kendaraan bermotor.

Sepeda motor dari Kudus dipaksa masuk jalur lambat mulai depan terminal. Sedang yang dari Semarang dipaksa masuk jalur lambat mulai dari Dolog.
Coba amati kecepatan pengguna sepeda motor di jalur lambat dari Dolog sampai depan Terminal Demak, padahal daerah tersebut adalah area sekolahan, perkantoran, rumah sakit dan perumahan penduduk.

Apakah ini kebodohan pemerintah daerah atau peluang POLISI yang memanfaatkan pelanggar yang TIDAK masuk jalur lambat adalah UANG?

Sertifikasi Guru Harus Dibenahi

2009-11-25T08:29:00.001+07:00

Pada hakikatnya tujuan pemerintah melakukan sertifikasi guru bertujuan agar guru bisa memperoleh tunjangan profesi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah menilai untuk bisa memajukan pendidikan adalah dengan meningkatkan kualifikasi dan kesejahteran para guru.

Perhatian pemerintah terhadap guru ini cukup kurang dan bisa dikatakan selalu dikesampingkan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang tetantang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005, terutama dalam hal kesejahteraan, guru-guru di Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, berbagai tunjangan diberikan, baik itu melalui dana APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten/kota.

Menurut lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut merupakan andil besar dari Persatuan Guru republik Indonesia (PGRI), perjuangan PGRI dilakukan pada masa kepemimpinan empat Presiden. “PGRI mengawalianya pada masa Presiden BJ Habibi, lalu dimasa KH Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Undang-Undang tersebut baru disahkan pada masa Presiden SBY-JK.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan langkah awal kebijakan peningkatan kualitas guru dengan keharusan memiliki kualifikasi Strata 1 atau Diploma 4. Pada pasal 10 ayat 1 diatur pula bahwa guru tidak hanya wajib memiliki kualifikasi akademik, tapi juga dituntut memiliki empat kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Dengan memiliki sertifikat profesi ini nantinya guru berhak mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Untuk itulah program ini digelar dalam bingkai uji sertifikasi. Kelak semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau izin mengajar. Namun, dalam pelaksanaan pemerintah menunjukkan ketidakprofesionalannya. Banyak celah yang menunjukkan kelemahan program uji sertifikasi yang hingga saat ini berlangsung, di antaranya mengenai ketentuan lulus atau tidaknya para guru yang mengikuti tahapan uji sertifikasi ini.

Apalagi persyaratan sertifikasi guru pada tahun 2009 ini banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan itu di antaranya adalah guru yang berusia di atas 50 tahun meski belum memiliki kualifikasi S-1/D-4, guru yang sudah golongan 4-C dan guru yang sudah bergelar S-2 dengan minimal golongan 4-B mendapatkan layanan khusus. Mereka diprioritaskan untuk tidak mengatakan lulus secara otomatis atau hanya cukup menunggu giliran saja. Perubahan yang jika dicermati belum tentu akan lebih baik dari yang ada sebelumnya. Seharusnya, untuk mendapatkan sertifikat profesi pendidik, guru akan berujung pada dua kenyataan: antara lulus dan tidak lulus.

Kenyataan di lapangan, tidak ada kategori tidak lulus. Sebab, ujung-ujungnya semua guru tetap akan mendapat sertifikat profesi pendidik itu. Di sinilah letak konsepsi yang salah fatal dan yang harus segera diluruskan. Satu sisi pemerintah sudah menetapkan alat ukur kompetensi guru melalui portofolio. Sementara di sisi lain, peraturan yang dibuat juga sangat membuka peluang terjadinya pelemahan terhadap kualitas uji kompetensi pendidik tersebut.

Sebab dalam aturan tentang sertifikasi, bila portofolio yang disusun guru tidak memenuhi standar dan dinyatakan tidak lulus, ada peluang besar untuk lulus uji sertifikasi dengan mengikuti diklat profesi guru. Padahal, diklat profesi sendiri terhitung singkat dan teramat mudah. Seakan-akan hanya dalam waktu 30 jam diklat profesi dianggap cukup untuk melahirkan SDM tenaga pendidik yang kompeten dan profesional.

Pelaksanaan program sertifikasi guru perlu dibenahi supaya tidak merugikan hak-hak. Bukan hanya bagi para pendidik, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah merugikan hak-hak peserta didik itu sendiri. Sehingga sekitar 2,7 juta guru di seluruh Indonesia benar-benar dapat menjadi guru profesional pada 2015 sebagaimana yang menjadi harapan bersama.

Program sertifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional ternyata tidak bisa maksimal hanya dengan uji sertifikasi seperti yang selama ini sedang berlangsung. Selain itu, ribuan tenaga pendidik yang telah dinyatakan lulus uji sertifikasi dibuat harus terus menunggu untuk mendapat giliran menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebagaimana yang dijanjikan pemerintah sebelumnya.

Mengapa pemerintah pusat lebih mementingkan program sertifikasi, padahal di sekolah banyak pendidik dan tenaga kependidikan tidak terangkat PNS dari PP 48/2005 juncto PP 43/2007.

Jika demikian kenyataannya, bukankah lebih baik jika program sertifikasi guru dihentikan saja?

CPNS Demak Formasi 2009

2009-10-28T10:55:00.000+07:00

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum Pemerintah Kabupaten Demak Formasi 2009 dibuka mulai tanggal 30 Oktober s.d 9 Nopember 2009 per cap POS serta harus dapat diterima oleh Tim Pengadaan CPNS paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pendaftaran terakhir.

Jenis, jumlah formasi yang dibutuhkan dan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan :

a. Tenaga Pendidikan : 128 formasi

b. Tenaga Kesehatan : 75 formasi

c. Tenaga Teknis Lainnya : 58 formasi

Jumlah : 261 formasi

Padahal berita sebelumnya 241 formasi (selisih 20 orang, tanya kenapa?) buktikan di sini

Ujian tertulis dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009.

Hasil seleksi akan diumumkan oleh Tim Pengadaan CPNSD Provinsi Jawa Tengah melalui media massa (cetak dan elektronik), internet dan papan pengumuman pada kantor Pemerintah se-Jawa Tengah pada tanggal 23 Desember 2009.

Honorer Yang Tak Dianggap

2009-09-07T10:36:00.004+07:00

PP 48 Tahun 2005

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Instansi adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

PP 43 Tahun 2007

Pasal 6

Ayat (2)

Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.

Semua sekolah negeri dibawah naungan Kantor Dindikpora Kabupaten Demak ternyata tidak dianggap sebagai instansi pemerintah, terbukti tidak ada satupun pegawai honorer baik dari tenaga edukatif ataupun dari tenaga administrasi yang diangkat menjadi CPNSD setelah pendataan awal tahun 2006 sampai sekarang 2009. Dan semua honorer di lingkungan Dindikpora Kabupaten Demak masuk dalam Lampiran B (tak dikenal oleh BKN Yogyakarta).

Menurut penulis bahwa sekolah negeri termasuk instansi pemerintah dari sudut pandang sebagai berikut :

1. Kepala sekolah diangkat oleh bupati dengan surat keputusan.

2. Merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tiap bulan harus mempertanggungjawabkan uang dan barang inventaris ke Kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Demak.

3. Sekolah negeri tidak sama dengan sekolah non-negeri / swasta.

Sebelum otonomi daerah Dindikpora adalah Depdiknas Kabupaten sebagai instansi yang ikut pusat. Setelah tahun 2000 Depdiknas Kabupaten menjadi instansi daerah, pegawainya pun ikut menjadi pegawai pemda. Otomatis peraturannya ikut pada aturan Pemkab Demak. Dalam penyusunan RASK (dulu Bagian Keuangan) penulis bersama bendahara UYHD mengusulkan agar pegawai honorer di sekolah negeri dibayarkan oleh pemkab, ternyata ditolak atau tidak bisa diterima.

Andai sampai akhir tahun 2009 ini pegawai honorer di sekolah negeri tidak bisa diangkat sebagai CPNSD, apa yang sebaiknya diusulkan :

1. Meminta pertanggungjawaban Kepala Dindikpora kabupaten dan kepala sekolah agar pegawai honorer di sekolah negeri dibuatkan SK Pengangkatan dan diusulkan mendapat honorarium daerah.

2. Mengusulkan agar Dindikpora dikembalikan lagi sebagai instansi yang ikut pusat seperti Depag Kabupaten sehingga dalam mengangkat honorer lebih mudah.

3. Demo ke DPRD II agar sekolah negeri diswastakan saja supaya pegawai honorernya tidak terlalu banyak berharap terlaksananya PP 43 Tahun 2007.

4. Jihad seperti anak buah Nurdin M. Top saat ada penerimaan SK CPNS melakukan bom bunuh diri. Dengan demikian CPNS dan PNS pasti berkurang (tapi ini konyol).

5. Ada saran lain?.

Semoga pembuat kebijakan di Pemerintah Kabupaten Demak diberikan hidayah oleh Allah sehingga tergerak hatinya untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer di sekolah negeri yang terdiskriminasi.

CPNSD Formasi 2009 Kab. Demak

2009-08-11T13:29:00.004+07:00

Pemerintah Kabupaten Demak segera menggelar kembali pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk formasi 2009. Upaya tersebut untuk menindaklanjuti PP Nomor 43/2007 sebagai revisi PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS, serta PP Nomor 45/2007 tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Sebagaimana alokasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pemerintah kabupaten tahun ini hanya menyediakan 375 posisi. Sekda Kabupaten Demak Drs H Purwono Sasmita menyampaikan, posisi itu diantaranya diperuntukkan :
a. Tenaga honorer (Database lampiran A): 117 orang
b. Sekdes yang telah melakukan pemberkasan : 17 orang
c. Sedangkan untuk pelamar umum : 241 orang

Menurut Purwono, seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan seleksi CPNS oleh BKN di setiap daerah selalu dikoordinasikan dengan BKD provinsi. "Pemerintah kabupaten/kota hanya kebagian tugas untuk melaksanakan," tuturnya.

Kepala BKD Kabupaten Demak Drs H Purwito MM menambahkan, dari 241 lowongan CPNS untuk pelamar umum, akan dibagi lagi untuk tiga kriteria. Yakni posisi tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Terkait jumlah pasti yang dibutuhkan masing-masing bidang, hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

Disebutkan pula, sesuai ketentuan PP Nomor 48/2005 di lingkup Pemkab Demak terdapat sekitar 1300 tenaga honorer yang masuk klasifikasi A dan diprioritaskan menjadi CPNS hingga 2009. Dari beberapa periode pengangkatan tenaga honorer daerah yang telah dilaksanakan sejak 2006, hingga kini masih tersisa 117 orang. "Jadwal dibukanya pendaftaran PNS tersebut, akan dilakukan serentak sesuai instruksi dari BKD Provinsi Jateng," kata Purwito.

Angin Sorga Buat Honorer

2009-08-08T10:48:00.006+07:00

Pemerintah akan mengangkat 83.487 tenaga honorer di sejumlah instansi di seluruh Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini, dengan terlebih dahulu mengikuti seleksi.
disini

Angin sorga bagi honorer yang belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tetapi apakah berlaku bagi yang dihonor oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah):

Menteri mengingatkan bahwa tenaga honorer yang tercatat dalam pusat data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak secara otomatis akan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS karena masih harus melalui seleksi administrasi di BKN.

Kriteria tenaga honorer yang diprioritaskan akan diangkat menjadi PNS adalah karena tenaganya sangat dibutuhkan dan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

Peluang pengangkatan ini tidak berlaku untuk mereka yang bekerja di lembaga swasta, yayasan, koperasi pegawai, BUMN, BUMD, kantor desa, KONI, Dewan Kerajinan Nasional, dharma wanita, PMI dan sebagainya.

Selain itu, tidak berlaku untuk pegawai yang penghasilanya dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/pembinaan yang dikeluarkan dari APBN atau yang dibiayai dari retribusi.

Tidak berlaku pula bagi pegawai yang pengangkatannya dilakukan bukan pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan yang ditunjuk secara sah.

Apakah HONORER di sekolah-sekolah negeri akan diangkat CPNS? Silakan komentar di blog ini biar rame !

HONORER NON APBN/APBD DI SEKOLAH NEGERI

2009-06-18T13:37:00.016+07:00

Subhanallah … kira-kira sudah 3 tahun nasib para honorer di sekolah negeri terkatung-katung tidak jelas, apakah nantinya akan diangkat ataukah terabaikan.
Pernah masalah ini saya tanyakan ke BKN Yogyakarta via email, lihat di :
baca disini

Menjadi pemikiran saya, kenapa pimpinan kita / kepala sekolah sekolah negeri yang kita tempati bekerja tidak ikut merasa prihatin tentang nasib kita. Belum / tidak terbukti perjuangan mereka (Kepala Sekolah SMP / SMA Negeri Se-Kabupaten Demak) apalagi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten.

Tetapi kita perlu berlega hati sampai akhir tahun 2009, sebab menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa :

Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baru dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil apabila semua tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum Tahun Anggaran 2009.

Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Apabila sebelum Tahun Anggaran 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah selesai seluruhnya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara.

Kita masih bisa berharap kalau honorer yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai akhir Tahun Anggaran 2009. Karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten kalau tidak salah meminta para honorer untuk mengumpulkan ijazah terakhir dan SK Pertama Honorer.

Setelah itu terserah anda, masih mau percaya kepada pemerintah atau tidak.

PRAKTEK KECURANGAN UN TERUS BERLANJUT TIAP TAHUN

2009-06-02T10:30:00.000+07:00

Pemerintah mesti mengumumkan ke publik secara transparan soal kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Termasuk sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindakan tidak terpuji itu.
Jika pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tidak melakukan hal tersebut, akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan UN, serta memberikan efek negatif ke guru.
Praktik kecurangan ujian nasional (UN) meluas di sejumlah sekolah. Sebagian dari praktik tidak jujur ini bahkan terjadi terbuka di depan kelas tanpa menghiraukan pengawas UN.
Guru di sekolah tersebut memberikan jawaban kepada siswa dengan membagikan kertas kecil (besarnya tidak sampai melebihi telapak tangan) kepada murid. Sebagian dari lembar jawaban ini bertuliskan tangan dan sebagian yang lain sudah dalam bentuk ketikan. Bahkan handphone (HP) juga digunakan sebagai sarananya.
Sebagai seorang yang bekerja di lembaga pendidikan saya merasa ikut prihatin menyaksikan kecurangan ini, mengapa yang dikejar hanya kuantitas (sekolah ingin meluluskan murid 100%) tanpa diimbangi kualitas alumninya. Coba bayangkan jika murid lulus secara curang melanjutkan ke sekolah favorit, ternyata “pah-poh”.
JUJUR, saya hanya berharap semoga praktek kecurangan ini segera dihentikan untuk tahun ke depan.